Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos

Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos Rss Online Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos, Daerah,

Judul Postingan : Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos
Share link ini: Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos

BACA JUGA


Kekurangan Logistik Pemilu 2019 Landa 6 Daerah di Jateng - Solopos

Semarangpos.com, SEMARANG — Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat, mengakui adanya enam daerah di Jateng yang mengalami kekurangan logistik untuk penyelenggarakan pemungutan suara Pemilu 2019, 17 April mendatang. Keenam daerah tersebut adalah Pati, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Sragen, dan Wonogiri.

"Ada beberapa wilayah yang logistiknya belum 100% selesai. Kami sudah kirimkan tim ke Jakarta untuk mengawal proses kelengkapan logistik, sudah ada kepastian bahwa dua hari lagi kekurangan itu sudah tercukupi dan segera didistribusikan," katanya, Selasa (2/4/2019).

Rekomendasi Redaksi :

Selain itu, lanjut dia pihaknya juga sudah menyelesaikan perekrutan petugas KPPS yang ada di Jawa Tengah dan jumlahnya mencapai 115.391 KPPS. Mereka juga sudah diberi pelatihan agar siap dalam melaksanakan tugas saat pelaksanaan pemilihan berlangsung.

"Pada prinsipnya kami sudah siap, hanya tinggal kendala sedikit itu, soal belum lengkapnya logistik di beberapa daerah yang kami pastikan dua hari nanti selesai," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pihaknya sudah melakukan gelar pasukan pengamanan pemilu 2019. Meski dikatakan Jawa Tengah dalam kondisi kondusif, namun pihaknya akan tetap melakukan prosedur pengamanan sesuai petunjuk.

"Sejumlah potensi kerawanan dalam pemilu sudah kami mapping. Meski Jateng dikategorikan sebagai provinsi aman, namun kami tetap melakukan pengamanan untuk menghindarkan dari potensi kerawanan selama pesta demokrasi berlangsung," kata dia.

Jawa Tengah, lanjut Condro, merupakan basis suara yang diperebutkan oleh para peserta Pemilu 2019. Untuk itu, potensi pergesekan antarpendukung pasangan calon cukup besar. Meski begitu, Condro menjamin keamanan saat pemilu berlangsung. Bukan hanya saat kampanye, namun saat pencoblosan hingga penghitungan suara juga memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

"Kami sudah koordinasikan dengan semua pihak untuk mengantisipasi semuanya dan memastikan pemilu 2019 di Jateng berlangsung aman. Dari Polda Jateng, kami sudah siapkan 21.980 personil untuk mengamankan tahapan pemilu 2019," tegasnya.

Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Mochammad Effendi mengatakan akan mendukung penuh kekuatan pengamanan di Jawa Tengah. "Kami siap menerjunkan kekuatan penuh untuk mengawal keamanan pemilu nanti. Kami juga siap dalam membantu pengamanan logistik," kata dia.

Effendi menerangkan, keamanan dan kelancaran pemilu 2019 adalah tugas semua elemen bangsa. TNI akan menjadi garda depan menjamin pelaksanaan pemilu aman.

"Untuk itu kami siap sinergi dengan Kapolda dan pihak terkait seperti Pemerintah, KPU, Bawaslu dan lainnya dalam rangka pengamanan ini," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan terus memantau persiapan pemilu 2019 di Jateng. Apalagi, pelaksanaan pesta demokrasi itu hanya tinggal menghitung hari.

"Ini untuk memastikan saja, bahwa pada prinsipnya dari rapat tadi KPU, Bawaslu sudah siap. Dukungan keamanan dari TNI/Polri juga sudah siap. Early warning tentang potensi-potensi kerawanan juga sudah dipetakan sehingga dapat diantisipasi sejak dini," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar menekankan terkait logistik yang belum 100% aman. Masih ada daerah yang belum lengkap logistik pemilunya. "Maka tadi kita pastikan distribusi logistik semua aman. Tadi sudah dipastikan dalam waktu dua hari semua selesai," terangnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga meminta pihak KPU dan Bawaslu getol menyosialisasikan mengenai aturan pemilu pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Sebab dalam putusan itu, ada beberapa informasi baru yang belum banyak diketahui publik.

"Sekarang ternyata, orang bisa memperbaiki data untuk ikut proses pemilihan dalam waktu tujuh hari sebelum pelaksanaan. Juga ada peraturan bahwa warga yang belum punya KTP-Elektronik bisa menggunakan hak suaranya dengan menggunakan surat keterangan. Nah informasi-informasi ini harus disosialisasikan, kami siap membantu sosialisasi kepada masyarakat," katanya. 

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber : Bisnis



Share on Google Plus

- Silly

-.

0 Comments :

Post a Comment