Judul Postingan : Pemerintah Kabupaten Tapin Belum Bersikap Soal PPPK, Penggajian Dibebankan ke Daerah - Banjarmasin Post
Share link ini: Pemerintah Kabupaten Tapin Belum Bersikap Soal PPPK, Penggajian Dibebankan ke Daerah - Banjarmasin Post
Pemerintah Kabupaten Tapin Belum Bersikap Soal PPPK, Penggajian Dibebankan ke Daerah - Banjarmasin Post
BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pemerintah Kabupaten Tapin belum menyampaikan sikap terkait persoalan PPPK termasuk soal pengajian melalui APBN atau APBD Kabupaten Tapin.
Informasi dari lingkungan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, permasalahan PPPK itu belum dibahas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Diakuinya, permasalahan PPPK itu secara nasional sudah dibahas di Batam, belum lama ini. Utusan Pemerintah Kabupaten Tapin dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
"Cuma belum ada pembahasan setelah pertemuan di Batam tersebut," ujar Indrayani, Kepala Bidang Pengadaan Informasi dan Pensiun pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin dikonfirmasi, Minggu (27/1/2019).
Baca: KemenPAN RB Gelar Seleksi CPNS 2019 Hanya Digelar di 3 Daerah, PPPK di Semua Daerah
Baca: Pemda Keberatan Jika CPNS Jalur PPPK Dibebankan ke Daerah, Kemenpan-RB Lapor Presiden
Sebelumnya diberitakan, bagi mereka yang ingin jadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun bagi sebagian daerah ini terasa berat jika sumber dana penggajian dibebankan ke daerah.
"Belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian. Umumnya daerah keberatan jika dibebankan ke daerah. Iya untuk PPPK, kalau PNS beban APBN," Ucap Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah, Rabu (23/1) kepada reporter banjarmasinpost.co.id.
Dikatakannya, Sesuai informasi Menteri PAN RB hari ini,di Batam, bahwa bulan februari penerimaan PPPK dan bulan Mei penerimaan CPNS dan PPPK.
Said mengatakan untuk Info , buka formasi.menpan.go.id/rakorbatam.
"Beberapa daerah tidak mau kalau dibebankan ke daerah Karena membuat APBD tidak sehat bahkan banyak daerah yang TPP untuk PNS saja tidak sanggup. Sekretaris Menpan melapor dulu ke presiden," katanya.
Dikabarkan, Februari ini, pemerintah akan membuka rekrutmen untuk PPPK. Ada 150.000 PPPK yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang dibuka. Selain merekrut PPPK, tahun ini pemerintah juga berencana merekrut kembali 100.000 CPNS. Pembukaan rekrutmen PPPK dan CPNS akan dilakukan secara bertahap.
(banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid)
0 Comments :
Post a Comment