Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com

Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com Rss Online Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com, Daerah,

Judul Postingan : Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com
Share link ini: Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com

BACA JUGA


Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial - KOMPAS.com

KOMPAS.com - Hari ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta kembali menjadi perhatian banyak pihak, karena adanya rincian sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon.

Banyak yang mempertanyakan berapa banyak lem aibon yang didapatkan dengan uang sebanyak itu, dan untuk apa kegunaannya bagi siswa-siswi SD yang menjadi pihak penerimanya.

Bahkan, topik ini menjadi trending pembicaraan di Twitter Indonesia dan tercatat menjadi topik yang banyak dicari di mesin pencarian Google.

Selain penggunaan anggaran untuk lem aibon, APBD DKI juga beberapa kali mendapat sorotan publik karena adanya pos-pos pembelanjaan yang dianggap kurang memiliki urgensi bagi masyarakat.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

Di antaranya adalah 5 rincian pengeluaran anggaran berikut:

Pemprov DKI Jakarta pernah mengeluarkan anggara sebesar Rp 397 juta pada 2017 untuk membeli pohon plastik yang ditanam di trotoar jalan protokol seperti di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin.

Pohon ini merupakan hiasan lampu dalam bentuk pohon berukuran rendah. 

Menurut Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat Iswandi lampu merupakan barang inventaris yang per pohonnya memiliki harga sekitar Rp 8 juta.

Terdapat 48 set pohon lampu yang dibeli sehingga jika dikalikan dibutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 397 juta untuk membeli pohon-pohon itu.

Namun, pohon-pohon itu kemudian dicabut pada Mei 2018 atas perintah Wakil Gubernur ketika itu Sandiaga Uno setelah mendapat banyak kritik dari masyarakat.



Share on Google Plus

- Silly

-.

0 Comments :

Post a Comment