Judul Postingan : Noda dari Orang Dalam Setelah Pesta Olahraga di GBK - detikSport
Share link ini: Noda dari Orang Dalam Setelah Pesta Olahraga di GBK - detikSport
Noda dari Orang Dalam Setelah Pesta Olahraga di GBK - detikSport
Jakarta - Kegembiraan pesta Asian Games dan Asian Para Games 2018 belum luntur, namun hari-hari terakhir Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) malah muram. Dinodai segelintir orang dalam.Kantor Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta Pusat anteng pada Selasa (18/12/2018) malam. Tapi rupanya ada aksi yang kemudian bikin publik gaduh. Pewarta juga sibuk.
Tahu-tahu, salah satu pintu di lantai tiga gedung PP ITKON, Kemenpora, sudah disegel. Tepatnya, ruangan milik Deputi Olahraga Prestasi, Mulyana. Dia belum lama menjabat. Mulaya dilantik sebagai deputi olahraga prestasi pada 14 November 2017.
 Mulyana saat dilantik menjadi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. (dok. Kemenpora) |
Berikutnya muncul keterangan dari KPK jika mereka telah mengamankan pegawai Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dari Kemenpora, Mulyana, staf Kemenpora Eko Triyanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora, dan tiga orang pegawainya.
Sementara, dua nama petinggi KONI yang ditangkap di tempat berbeda, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan bendahara umum, Jhonny E. Awuy. Juga diamankan tiga pegawai KONI.
Hamidy dicokok di salah satu rumah makan di Roxy sedangkan Jhonny di kediamanya.
Dari penangkapan itu ditemukan beberapa bukti yang cukup mencengangkan, uang sebesar Rp 318 juta, buku tabungan dan ATM sekitar Rp 100 juta milik Jhonny yang dalam penguasaan Mulyana, mobil Cheprolet Captiva warna biru milik Eko Triyanto, dan uang tunai dalam bingkisan plastik di kantor KONI sebesar Rp 7 miliar.
Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait Penyaluran Bantuan dari Pemerintah (BPK) melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018. Serta, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Yang bikin geleng-geleng kepala lagi, dana hibah yang dikucurkan pemerintah kepada KONI itu 'cuma' senilai Rp 17,9 miliar. Nominal itu lebih kecil ketimbang dana pelatnas yang cair untuk membiayai Timnas sepakbola putra dan putri ke Asian Games 2018.
Tapi, kedua belah pihak diduga menyepakati fee pencairan itu sebesar 19,13 persen atau sebesar Rp 3,4 miliar. Ya, nyaris 20 persen. Cukup besar, bukan?
Apalagi jika merujuk dana untuk pengiriman atlet oleh beberapa cabang olahraga (federasi). Uang sebesar Rp 3,4 miliar itu, bisa digunakan oleh pengurus besar cabor untuk mengirim atlet ke sebuah turnamen internasional.
"Dengan uang itu setidaknya, PBSI bisa mengirimkan kekuatan utama pebulutangkis ke tiga turnamen sekaligus, All England, Korea, dan Jepang," kata Achmad Budiharto, wakil ketua umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI).
PP PBVSI menyebut dana itu bisa untuk menghidupi satu klub peserta di Proliga satu musim. Bahkan, Jakarta Garuda dibiayai dengan dana lebih kecil.
Uang senilai Rp 3,4 miliar itu juga cukup untuk menggulirkan Proliga semusim. Jika dipakai untuk menggelar Livoli, turnamen voli amatir nasional, bisa lebih panjang.
"Bisa tiga musim Livoli," kata Hanny Surkatty, ketua bidang Kompetisi dan Pertandingan Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI).
Keesokan harinya, KPK menyebut lima orang sebagai tersangka. Mulyana, Adhi, dan Eko Triyanto (Kemenpora) diduga sebagai penerima fee dana hibah itu, sedangkan Hamidy dan Jhonny (KONI) sebagai pemberi.
KPK terus bekerja. Penggeledahan berlanjut di ruang kerja Menpora Imam Nahrawi. Asisten pribadi Imam juga dimintai keterangan.
Muncul gelombang pertanyaan, apakah politisi PKB dari kalangan santri itu juga terlibat korupsi?
"Namanya negara hukum kita hidup di negara hukum jadi harus siap. Kita harus membantu KPK dengan baik," kata Imam.
Sesmenpora Gatot S Dewa Broto menegaskan dana yang dikorupsi bukan dana Asian Games dan Asian Para Games 2018.
Jargon Anti Korupsi dan Laporan Keuangan Terburuk Versi BPK
Peristiwa pemeriksaan dan penangkapan pegawai Kemenpora itu cukup mengejutkan. Saya, sebagai wartawan detikSport yang nyaris setiap hari berkomunikasi dan beraktivitas, dengan sosok-sosok itu masih tak percaya.
Saya ingat, berulang-ulang Menpora Imam Nahrawi menggaungkan jargon anti korupsi. Itu semestinya menjadi benteng tinggi buat pegawai Kemenpora agar berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Maklum, jumlahnya tak sedikit.
 Menpora Imam Nahrawi memimpin refleksi akhir tahun di masjid Kemenpora. (Rengga Sancaya/detikSport) |
Imam kerap mengingatkan bahwa penggunaan dana Kemenpora harus seusia prosedur. untuk melaksanakannya, Kemenpora didampingi beberapa elemen pengawas, termasuk Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPK).
Untuk menegaskan Kemenpora sebagai kementerian yang haram melakukan korupsi, menteri asal Bangkalan itu melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan para deputinya di hadapan wartawan. Imam meminta publik ikut mengawal kinerja kementriannya.
Apalagi, sebuah pelajaran pernah didapatkan oleh Kemenpora. BPK melabeli Kemenpora sebagai salah satu instansi dengan laporan keuangan terburuk versi mereka.
Kemenpora dan jajaran di bawahnya juga tercatat keteteran dalam pendampingan penggunaan dana. itu pernah dikeluhkan Ketua Umum National Paralympic Committee (NPC), Senny Marbun.
Senny khawatir salah langkah untuk mencairkan dana pelatnas karena tak mendapatkan pendampingan dari Kemenpora. Di sisi lain, Kemenpora mengakui memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Imbasnya, peralatan terlambat. Padahal, jadwal pelaksanaan Asian Para Games 2018 atau kompetisi lain tak bisa ditoleransi, meskid alam prosesnya atlet difabel bisa menggunakan alat saat Asian Para Games bergulir.
Seperti Cedera karena (Ceroboh) Kurang Pemanasan
Juluran tangan KPK yang sampai ke kantor Kemenpora di akhir tahun ini selayaknya cedera atlet dalam pertandingan. Bukan karena salah langkah, jatuh, atau ditekel lawan. Cedera itu justru didapatkan dari kecerobohan sendiri karena pemanasan yang kurang.
Ironisnya, cedera itu didapatkan pada saat final di ajang tertinggi. Padahal, laju di level sebelumnya sudah begitu manis.
Ya, Kemenpora menjalani tahun penuh pesta sepanjang 2018. Sempat disepelekan sanggup menjadi tuan rumah Asian Games dan Asian Para Games, apalagi dari sisi prestasi, Kemenpora menjawab target itu dengan melampaui target.
 Penutupan Asian Games 2018, Indonesia sukses sebagai tuan rumah dan prestasi. (Grandyos Zafna/detikSport) |
Untuk kali kedua sepanjang Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, kontingen Merah Putih berhasil menempati peringkat keempat dengan perolehan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Padahal empat tahun lalu, Indonesia berada di peringkat ke-17 Asia.
Sukses itu bahkan tak dirasakan oleh pegawai Kemenpora dan atlet semata. Ribuan orang tumpah ruah di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) sepanjang perhelatan Asian Games dan Asian Para Games.
Semangat kebangsaan juga toleransi terhadap difabel terlihat dari dua pesta olahraga itu.
 KPK saat mengamankan Mulyana. (Antara Foto) |
Atmosfer positif itu juga bahkan diakui langsung oleh Presiden International Olympic Committee (IOC), Thomas Bach, dan Presiden Olympic Council of Asia (OCA), Sheikh Ahmed Al-ahmad Al-Sabah.
Mereka mengapresiasi dengan menyebut Indonesia pantas menggelar Olimpiade dan mendukung Indonesia untuk turut biding sebagai tuan rumah Olimpiade 2032.
"Oleh karenanya, Asian Games telah memberikan pondasi yang kuat bagi Indonesia untuk menjadi kandidat tuan rumah Olimpiade. Selamat Indonesia, dan selamat datang dalam menjadi kandidat untuk Olimpiade 2032," kata Bach, kala itu di Istana Bogor.
Tapi, tahun manis penuh pujian itu malah dicederai. Ketika perjuangan berdarah atlet justru dinodai citra negatif.
Yang sayangnya dilakukan oleh segelintir orang. Orang-orang berpendidikan. Orang-orang dalam. Orang-orang dari institusi yang seharusnya menjadi contoh menjunjung tinggi fairplay dan fairness.
(fem/fem)
0 Comments :
Post a Comment