Judul Postingan : Antara IDI, Menkes Terawan dan Isu Kesehatan Terkini - Banjarmasin Post
Share link ini: Antara IDI, Menkes Terawan dan Isu Kesehatan Terkini - Banjarmasin Post
Antara IDI, Menkes Terawan dan Isu Kesehatan Terkini - Banjarmasin Post
OLEH: DR H MILHAN SPOG (K-OBSOS) MM Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau/Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Kontroversi tentang pengangkatan Letjen (Purn) DR dr Terawan Agus Putranto SpRad (K) sebagai Menteri Kesehatan sempat terjadi dan mungkin saja masih berlangsung di masyarakat. Sebelumnya, beredar surat permohonan yang tampak seperti dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo untuk tidak mengangkat dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan dengan alasan dokter Terawan telah melanggar etik kedokteran.
Di sisi lain, pihak dokter Terawan telah mengklaim penelitiannya sudah sesuai prosedur dan telah diuji oleh tim penguji doktoral Universitas Hasanuddin dan telah masuk ke jurnal internasional.
“Pertentangan” ini sebaiknya tidak perlu diperpanjang lagi. Tugas di bidang kesehatan amat berat dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan insan kesehatan lainnya. Syukurlah, Ketua IDI Pusat melalui siaran pers nya tanggal 30 Oktober 2019 manyatakan sepenuhnya mendukung Menkes melalui pernyataan:
“Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa Pembangunan Kesehatan adalah partisipasi bersama semua lapisan dan elemen masyarakat, di mana dokter Indonesia merupakan stakeholder utama dalam melakukan usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Maka segala usaha untuk memecah belah IDI adalah usaha memecah belah pembangunan kesehatan, yang ujungnya akan merugikan masyarakat.
Oleh karena itu saya sebagai orang yang diamanati untuk memimpin barisan dokter Indonesia akan menghadapi semua yang akan melakukan usaha-usaha tersebut, kami bersungguh-sungguh akan menjaga persatuan dan kesatuan dokter Indonesia.
IDI berharap akan mendukung Kementerian Kesehatan RI yang baru ini untuk segera menyelesaikan masalah pembangunan kesehatan yang belum terpenuhi selama 74 tahun Indonesia merdeka.”
Masalah BPJS
Banyak pe-er yang harus kita kerjakan dan selesaikan bersama-bersama, antara lain masalah defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan sampai 32 triliun, sehingga BPJS belum mampu membayar tagihan klaim RS yang rata-rata baru dibayar BPJS sampai Mei 2019 (Banjarmasin Post, 28 Oktober 2019). Akibatnya banyak rumah sakit terganggu cash flow keuangannya yang bisa berakibat terhambatnya pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai, yang bisa mengganggu pelayanan kepada pasien (masyarakat).
Memang ada tiga opsi untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan ini. Opsi kesatu dengan menaikkan iuran, opsi kedua dengan mengurangi manfaat pelayanan, dan yang ketiga suntikan dana dari pemerintah melalui APBN.
0 Comments :
Post a Comment