Judul Postingan : Jokowi soal Perizinan: Paling Sulit Mengintegrasikan dengan Daerah - detikFinance
Share link ini: Jokowi soal Perizinan: Paling Sulit Mengintegrasikan dengan Daerah - detikFinance
Jokowi soal Perizinan: Paling Sulit Mengintegrasikan dengan Daerah - detikFinance
Menurut Jokowi, program OSS sendiri sudah mampu memberikan pelayanan izin permulaan untuk investasi yang cukup cepat. Namun menurutnya masih ada yang perlu dilakukan yakni mengintegrasikannya dengan pelayanan perizinan di daerah.
"Ini yang memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan kabupaten dan kota. Ada 514 kabupaten kota dan 34 provinsi dan ini yang akan kita temukan jika nanti ada kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah," tuturnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (14/1/2018).
Upaya untuk mensinkronkan pelayanan di pusat dan daerah yang dimaksud Jokowi adalah dalam hal service level agreement. Sistem tersebut nantinya akan tetap berjalan paksa jika perizinan di daerah tidak terselesaikan dalam waktu 1 bulan.
"Ya tadi ada saya servis level agrement kalau satu bulan daerah tidak mengeluarkan artinya sudah otomatis berjalan paksa," terangnya.
Jokowi menerangkan OSS sendiri melayani pengurusan izin permulaan untuk investasi yang hanya butuh waktu 2 jam. Ada beberapa izin yang bisa didapat dalam proses itu.
"Dua jam bisa mengurus izin-izin permulaan. Itu langsung bisa jadi. Izin apa tadi, izin nomor induk berusaha, dan izin usaha itu sudah bisa langsung memulai investasinya. Kegiatan investasi sudah bisa dimulai," tambahnya.
Setelah izin permulaan itu diberikan, selanjutnya kata Jokowi, investor bisa mengurus service level agreement yang prosesnya memakan waktu 1 bulan. Dalam tahap itu terdapat pengurusan izin lokasi, izin lingkungan dan iznin mendirikan bangunan.
"Ini masih perbaikan-perbaikan terutama mengintegrasikan antara pusat dan provinsi dan kebupaten. Ini masih harus kita kelola dan kendalikan dan kemudian izin itu bisa kita tetapkan," ujarnya.
Jokowi pun berniat ingin mengumpulkan seluruh pejabat di daerah. Tujuannya untuk melakukan sinergi antara pengurusan izin di daerah dan pusat.
"Ini kita lihat dulu, baru nanti akhir bulan ini kita kumpulkan bupati wali kota untuk mengintegrasikan sistem ini ke daerah. Karena semua daerah sudah punya," tutupnya. (das/zlf)
0 Comments :
Post a Comment