ICW Kritik KPK Rendahnya Tuntutan Terhadap Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi - Tribunnews Rss Online ICW Kritik KPK Rendahnya Tuntutan Terhadap Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi - Tribunnews, Daerah,

Judul Postingan : ICW Kritik KPK Rendahnya Tuntutan Terhadap Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi - Tribunnews
Share link ini: ICW Kritik KPK Rendahnya Tuntutan Terhadap Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi - Tribunnews

ICW Kritik KPK Rendahnya Tuntutan Terhadap Kepala Daerah yang Terjerat Korupsi - Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal rendahnya tuntutan terhadap kepala daerah yang terjerat perkara korupsi.

ICW pun juga menganggap putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ataupun Mahkamah Agung (MA) terhadap kepala daerah belum maksimal karena hanya menyentuh angka 6 tahun 2 bulan pidana penjara.

"Kami kritik tuntutan KPK yang masih minim, kami masih mencatat sekitar 7 tahun 2 atau 3 bulan pidana penjara sementara para pelaku korupsi itu memungkinkan untuk dituntut 20 tahun bahkan seumur hidup kalau kita melihat pasal-pasal di Undang-Undang Tipikor," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).

Dalam catatan ICW, papar Kurnia, bahwa fokus perampasan aset dan juga pengembalian kerugian negara yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi juga belum maksimal.

Selanjutnya, ICW juga mendorong agar kepala daerah yang terjerat korupsi dicabut hak politiknya baik itu di pengadilan dan juga dituntut untuk dicabut hak politiknya oleh jaksa KPK.

"Itu sebenarnya sudah mulai berjalan akan tetapi belum terlalu kelihatan maksimal. Yang dilakukan KPK dan juga di Mahkamah Agung atau di Pengadilan baru sekitar 30 persen dari seluruh terdakwa kepala daerah yang diputus dicabut hak politiknya," paparnya.

Baca: Satgas Antimafia Bola Periksa Wasit Liga 2

Padahal, menurut dia, pencabutan hak politik merupakan instrumen yang bisa dipakai sebagai salah satu efek jera.

"Harapan kita juga bukan hanya fokus di pidana badan penjara saja tetapi isu perampasan aset, isu memiskinkan koruptor itu harus menjadi fokus KPK pada 2019 ini," tutur Kurnia.

Selain itu, ICW juga mendorong agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi.

ICW mencatat dari 104 kepala daerah yang terjerat korupsi hanya sekitar lima kepala daerah yang dikenakan pasal pencucian uang.

"Padahal kita paham bahwa salah satu instrumen untuk merampas harta yg sudah digunakan oleh pelaku korupsi menggunakan instrumen pencucian uang karena kita anggap kalau menggunakan mekanisme Undang-Undang Tipikor belum terlalu maksimal," pungkas Kurnia.

Share on Google Plus

- Silly

-.