Judul Postingan : 5 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK dalam 2 Bulan Terakhir - KOMPAS.com
Share link ini: 5 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK dalam 2 Bulan Terakhir - KOMPAS.com
5 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK dalam 2 Bulan Terakhir - KOMPAS.com
KOMPAS.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi tampak semakin gencar melakukan operasi tangkap tangan ( OTT) untuk memberantas para koruptor.
Berdasarkan laporan Kompas.com, Selasa (15/10/2019), setelah RUU KPK disahkan pada 17 September 2019 oleh DPR RI, ada tiga operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.
Lalu, hanya dalam dua bulan lembaga antirasuah itu berhasil menangkap setidaknya lima kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.
Berdasarkan data Kompas.com, berikut lima kepala daerah yang terjaring OTT KPK dalam dua bulan terakhir:
1. Wali Kota Medan
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin (tengah) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption ***KPK berhasil menjaring Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, lewat OTT, Rabu (16/10/2019). Dalam operasi tersebut tim KPK juga berhasil mengamankan total tujuh orang dan uang lebih dari Rp 200 juta.
Berdasarkan laporan Kompas.com, Rabu (16/10/2019), OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan dinas Pemerintah Kota Medan.
2. Bupati Indramayu
Bupati Indramayu Supendi menaiki kendaraan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (16/10/2019). KPK menetapkan Supendi serta tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan kontraktor Carsa sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek Dinas PUPR Indramayu dengan mengamankan barang bukti Rp685 juta dan satu unit sepeda lipat.Bupati Indramayu Supendi juga terjaring OTT KPK, Senin (14/10/2019). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Supendi dan tujuh orang lainnnya.
Berdasarkan laporan Kompas.com, Rabu (16/10/2019), OTT dilaksakaan karena KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang dari Bupati kepada rekanan terkait beberapa proyek yang dikerjakan oleh rekanan.
0 Comments :
Post a Comment