Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com

Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com Rss Online Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com, Daerah,

Judul Postingan : Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com
Share link ini: Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com

BACA JUGA


Mendagri Minta Kesbangpol di Daerah Awasi Praktik Serangan Fajar - KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah-daerah untuk mengawasi potensi praktik serangan fajar jelang pencoblosan Pemilu 2019.

"Kami infokan ke Kesbangpol di daerah untuk ikut terlibat mengawasi tengah malam itu agar jangan sampai ada politik uang," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (11/4/2019).

Tjahjo mengatakan Bakesbangpol bisa bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawasi lingkungan warga pada malam hari.

Baca juga: Cerita Caleg: Hoki Ace Hasan Melenggang ke Senayan dan Tantangan Politik Uang

Menurut dia, petugas bisa mengawasi jangan sampai ada pihak yang mendatangi rumah warga untuk memberi amplop serangan fajar.

Tjahjo mengatakan, masyarakat juga harus melawan politik uang. Masyarakat harus berani menolak jika ada tim dari peserta pemilu yang melakukan praktik politik uang.

Baca juga: Bawaslu Diminta Tidak Remehkan Praktik Politik Uang

"Masyarakat harus punya kepedulian untuk menolak kalau ada politik uang dan memberikan sanksi sosial kalau ada politik uang," ujar Tjahjo.

Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019 akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Beberapa hari lagi, masa kampanye Pemilu 2019 juga akan segera berakhir. Setelah itu kegiatan kampanye tidak diperbolehkan selama masa tenang.

Kompas TV Trend kasus politik uang terus meningkat ditiap pelaksanaan pemilu. Terakhir PPATK merilis perubahan modus politik uang pada Pemilu kali ini, bukan dengan uang tunai melainkan dengan pembagian kartu asuransi. Tak hanya itu, modus penarikan uang dalam tiga tahun sebelum Pemilu juga diduga jadi modus untuk mengelabui PPATK dan Bawaslu. Bagaimana menjaga kualitas Pemilu dan melindungi hak pilih masyarakat dari segala bentuk intimidasi, termasuk ancaman politik uang?




Share on Google Plus

- Silly

-.

0 Comments :

Post a Comment